Skip to main content
x

Mekanisme Permohonan Informasi Publik

Mekanisme Permohonan Informasi Publik

Prinsipnya, setiap orang berhak memperoleh informasi publik tentunya sesuai dengan ketentuan

  1. Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Pelaksana melalui petugas layanan informasi.
  2. Petugas layanan informasi melakukan identifikasi jenis informasi yang dimohonkan :
    1. Informasi berkala
    2. Informasi tersedia setiap saat
    3. Informasi serta merta
    4. Informasi yang dikecualikan
  3. Petugas layanan informasi dapat langsung memberikan informasi yang dibutuhkan pemohon, jika termasuk kategori poin 2a dan 2c;
  4. Petugas layanan informasi dapat menolak jika informasi yang dimohonkan termasuk kategori poin 2d
  5. Petugas layanan informasi meminta pemohon melengkapi persyaratan permohonan, apabila informasi termasuk kategori poin 2b
  6. Petugas layanan informasi mengadimistrasikan proses permohonan informasi yang terdiri dari :
    • nomor formulir (Nomor Pendaftaran);
    • nama pemohon informasi;
    • alamat dan nomor telepon pemohon informasi (fotocopy KTP);
    • subyek dan keterangan informasi yang diminta;
    • tujuan permintaan informasi;
    • nama pengguna informasi;
    • alamat dan nomor telepon pengguna informasi (fotocopy KTP)
    • format dan cara pengiriman;
    • nama dan tanda tangan PPID Pelaksana;
    • tanggal diterimanya permohonan informasi;
    • cap PPID Pelaksana
  7. Tanda bukti permohonan informasi diberikan kepada pemohon informasi.
  8. Petugas layanan informasi wajib melakukan verifikasi mengenai data pemohon informasi.
  9. Petugas layanan informasi berhak menolak permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon apabila ditemukan ketidaksesuaian data pemohon.
  10. Petugas layanan informasi berkoodinasi dengan PPID Pelaksana dalam proses pemenuhan kebutuhan informasi yang diajukan pemohon.
  11. Petugas layanan informasi setelah mendapatkan persetujuan dari PPID Pelaksana terhadap kebutuhan informasi berkewajiban menaggapi permintaan informasi yang terdiri dari :
    1. Permintaan informasi diterima;
    2. Permintaan untuk perpanjangan waktu;
    3. Permintaan informasi publik.
  12. Jika informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, apakah softcopy atau data tertulis, biaya yang dibutuhkan.
  13. Jika permintaan informasi membutuhkan perpanjangan waktu maka dibuat surat pemberitahuan kepada pemohon informasi.
  14. Jika permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pembemritahuan penolakan wajib mencantumkan alasan penolakan berdasarkan Undang-undang KIP.
  15. Jika pemohon informasi merasa keberatan dengan penolakan permohonan informasi maka petugas layanan informasi akan mengarahkan pemohon mengajukan keberatan kepada PPID Kementerian Ristek dan Dikti.
  16. Petugas layanan informasi wajib melayani keberatan kepada atasan PPID Pelaksana, PPID Kementerian Ristek dan Dikti, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Makamah Agung sebagai upaya akhir.
  17. Pendokumentasian permintaan informasi dan pelaporan pelayanan semua permintaan informasi baik yang melalui media elektornik, tidak tertulis maupun yang tertulis harus didokumentasikan.